<strong>Dinkes Jabar Raih Penghargaan KIP Kategori OPD Infomatif</strong>

Dinkes Jabar Raih Penghargaan KIP Kategori OPD Infomatif

Dinas Kesehatan Jawa Barat meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sertifikat penghargaan diberikan secara langsung kepada Kepala Bidanv P2P Dinkes Jabar dr. Ryan B. Ristandi di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/12/2022).

Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal melaporkan, berdasarkan pengukuran keterbukaan informasi badan publik melalui monitoring dan evaluasi, hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar pada 2022 terbaik se-Indonesia dengan nilai 81,93 poin. Nilai tersebut di atas rata-rata nasional, yakni 74,43 poin.

Ijang menyebutkan, capaian tersebut linear dengan lonjakan hasil monev tingkat Jabar. Pada 2021, hanya 18 badan publik yang dinyatakan informatif dan mendapatkan penghargaan. Tahun ini, jumlah tersebut melonjak signifikan menjadi 46 badan publik.

“Tingkat Jawa Barat itu dulu kita 2021 melakukan monev, hanya ada empat kabupaten/kota yang informatif. Hari ini lonjakannya luar biasa menjadi 13 kabupaten/kota yang informatif,” ucap Ijang.

“Kemudian dari (kategori) OPD, yang tadinya hanya ada delapan OPD yang informatif, sekarang menjadi 17 yang informatif,” tambahnya.

Kepala Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal menyebut, ajang ini merupakan apresiasi bagi badan publik di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan keterbukaan informasi.

Menurut Ijang, hal ini membuktikan komitmen badan publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Negara harus hadir dengan semangat Keterbukaan Informasi Publik. Ke depan, hal ini bukan menjadi kewajiban badan publik saja, tetapi akan menjadi budaya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul, keterbukaan informasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Ia juga menambahkan, jumlah penerima penghargaan yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi tanda meningkatnya kesadaran badan publik di Jabar akan keterbukaan informasi.

“Kami berharap di masa yang akan datang Pemda Provinsi Jabar terus meningkat tentang keterbukaannya. Karena dengan keterbukaan, kita akan semakin hati-hati, waspada dalam membuat sebuah keputusan, kebijakan, terutama dalam melaksanakan realisasi anggaran dari tahun ke tahun,” katanya.

Melansir dari laman Antara News, menurut Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Pusat (Monev KIP) 2022 menilai enam indikator keterbukaan informasi badan publik terhadap tujuh kategori badan publik.

Pertama adalah sarana dan prasarana, kedua adalah kualitas informasi, ketiga jenis informasi, keempat komitmen organisasi, kelima inovasi dan strategi, dan keenam digitalisasi.

Ada pun tujuh kategori badan publik yang dinilai oleh KI Pusat terdiri atas badan publik tingkat kementerian, lembaga dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, lembaga nonstruktural, badan usaha milik negara, dan partai politik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tahun 2022 dimaksudkan untuk melihat sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat.

Berikut ini 46 badan publik penerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jabar Tahun 2022:*

Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jabar:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Dinas Pendidikan

4. Badan Pendapatan Daerah

5. Dinas Kesehatan

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

9. Dinas Sosial

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

13. Dinas Sumber Daya Air

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

15. Inspektorat Daerah

16. Dinas Perkebunan

17. Satuan Polisi Pamong Praja

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jabar:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung

2. Pemerintah Kota Cirebon

3. Pemerintah Kabupaten Sumedang

4. Pemerintah Kota Tasikmalaya

5. Pemerintah Kota Bekasi

6. Pemerintah Kota Bandung

7. Pemerintah Kabupaten Purwakarta

8. Pemerintah Kota Depok

9. Pemerintah Kabupaten Kuningan

10. Pemerintah Kabupaten Cirebon

11. Pemerintah Kabupaten Bogor

12. Pemerintah Kabupaten Pangandaran

13. Pemerintah Kabupaten Karawang

Kategori Partai Politik Provinsi Jabar:

1. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jabar

2. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jabar

3. DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jabar

4. DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar

5. DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar

6. DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jabar

7. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jabar

8. DPD Partai Demokrat Jabar

9. DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jabar

10. DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jabar

Kategori Desa Juara Pemerintah Provinsi Jabar:

1. Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung

2. Desa Cangkingan, Kabupaten Indramayu

3. Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis

4. Desa Pilangsari, Kabupaten Majalengka

Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar (Menuju Informatif):*

1. PT. Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar

2. PT. Bank bjb

Sumber: https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita/bzRoajJnMEM4QlBVeDlvem53M0U1dz09

Tinggalkan Balasan